Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 500 Download : 1945

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi Demografi Desa Sungai Rambutan yang heterogen dan merupakan kawasan Kota Terpadu Mandiri dan sebagai desa pusat pengembangan dan riset di Ogan Ilir. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan musrenbangdes dalam perspektif collaborative governance dan menggambarkan model aksi kolaborasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Musrenbangdes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara mendalam dengan key informan, observasi, dan tinjauan pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara diolah dengan menggunakan Software NVIVO 12 Plus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan belum maksimal. Minimnya sosialisasi dan pengetahuan terkait musrenbangdes berdampak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dan tidak terselenggaranya serap aspirasi dalam bentuk musyawarah bertingkat dari level dusun. Selain itu penyelenggaraan musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan juga terkendala ketersediaan anggaran dalam mengakomodir mayoritas usulan pembangunan fisik yang membutuhkan anggaran yang besar. Melalui Penelitian ini peneliti memberikan rekomendasi model tindakan kolaborasi dalam pelaksanaan musrenbangdes yang melibatkan akademisi dan pihak swasta sebagai bentuk pemecahan masalah.

Keywords

Kolaborasi Pemerintahan Pembangunan Desa Musrenbangdes

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

References

  1. Almaahi, M.H., ; Rita Myrna; Nina Karlina. (2022). Collaborative Governance Dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Melalui Festival Langkisau Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 14(1), 256–265.
  2. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
  3. Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3, 1–13. http://repository.unair.ac.id/67685/
  4. Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. Public Administration Review, 75(5). https://doi.org/10.1111/puar.12432
  5. Clements, J. (2010). A Brief History of the Samurai: The Way of Japan’s Elite Warriors. Britania Raya: Robinson., 2009, 12–33.
  6. Darmawan, E. ; N. (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN: Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Agenda Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
  7. Dewi, S. M., Rahayu, R., Kismartini, K., & Yuniningsih, T. (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati Berbasis Gender di Kabupaten Pati. PALASTREN Jurnal Studi Gender, 12(2), 519. https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6357
  8. Giawa, A., Marina, R., Tinggi, S., Masyarakat, P., & Apmd, D. (2022). Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan), 05(01), 28–40.
  9. Gotgelf, A. (2022). Information governance for sustainable development: Exploring social dilemmas in data provision for international reporting on Land Degradation Neutrality. Environmental Science and Policy, 135(May), 128–136. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.05.002
  10. Ilham zitri, Yudhi Lestanata, & Inka Nusamuda Pratama. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism). Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 3(2), 99–113. https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1531
  11. Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–12. http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita-
  12. Khairunnas, K., Agustino, L., & Sumadinata, W. S. (2018). Chinese Ethnic Youth’s Voting Behavior in the 2018 Palembang Mayoral Election. Journal of Moral and Civic Education, 2(2). https://doi.org/10.24036/8851412222018102
  13. Mahendra, G. K. (2021). I ndonesian G overnance J ournal ( Kajian Politik – Pemerintahan ) Analisis Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Gamplong. 04(02), 91–102.
  14. Malekpour, S., Tawfik, S., & Chesterfield, C. (2021). Designing collaborative governance for nature-based solutions. Urban Forestry and Urban Greening, 62. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127177
  15. Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
  16. Mulyaningsih, M. (2021). Analisis Perilaku Birokrasi, Pola Komunikasi dan Regulasi dalam Pelayanan Publik di Masa Pandemi. Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 4(2), 103–111. https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1945
  17. Nasriah, S., Hakim, H., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar. Indonesian Governance …, 05(01), 81–93. http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/igj/article/view/1950%0Ahttp://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/igj/article/download/1950/1277
  18. Pasolong, H. (2016). Metode Penelitian Administrasi Publik. Penerbit Alfabeta.
  19. Rafinzar, R, & Kismartini, K. (2020). Inovasi e-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Faktor Pendukung dan Penghambat Program e-Musrenbang di Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Publik.
  20. Rafinzar, Rahmat, & Astuti, R. S. (2021). Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau , Kabupaten Banyuasin , Sumatera Selatan ). 7, 429–450.
  21. Ratner, B. D. (2012). Collaborative governance assessment. In Research Program On Aquatic Agricultural System.
  22. Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik.
  23. Subarsono, A. (2016). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar.
  24. Sullivan, A., White, D. D., & Hanemann, M. (2019). Designing collaborative governance: Insights from the drought contingency planning process for the lower Colorado River basin. Environmental Science and Policy, 91. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.10.011
  25. Supriyanto, E. E., Warsono, H., & Purnaweni, H. (2021). Collaborative Governance in Investment Policy in the Special Economic Zone of Kendal Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(4). https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3454 13697
  26. Tuhumury, Y., & Wance, M. (2020). Membangun Good Governance Dalam Pemanfaatan Keuangan Desa. Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 3(1), 37–45. https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1463
  27. Vandayani, D. S. ; A. W. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong Kecamtan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan).

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'