Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 124 Download : 98

Main Article Content

Abstract

Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan serius
terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Negara-negara yang terdampak
COVID-19 telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi COVID-19 dan
dampak yang ditimbulkan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk
terbanyak (268,7 juta) di Asia Tenggara yang mengalami permasalahan COVID19. Pemerintah Indoenesia dalam merespon COVID 19 telah mengeluarkan
kebijakan strategis mengatasi penyebaran COVID-19, yakni Pembatasan Sosial
Bersekala Besar (PSBB). PSBB yang dilakukan dalam bentuk pembatasan
aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili
dan/atau berkegiatan. Namun fakta memperlihatkan kebijakan belum berjalan
dengan efektif. Banyak unsur atau elemen yang tidak mematuhi kebijakan PSBB
yang telah diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia,
bakan menimbulkan persoalan baru dalam dinamika pemerintahan yang
dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama
deskriptif dan mengungkap. Hasil penelitian mendapati ada beberapa indikator
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni: karakteristik
dari masalah; karakteristik kebijakan; pelaksanaan kebijakan; hubungan antar
organisasi; dan lingkungan kebijakan.

Keywords

Implementasi Kebijakan PSBB Covid-19

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

References

  1. Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Bandung: Refika
  2. Aditama.
  3. Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
  4. Chatfield, Akemi Takeoka, and Jazem AlAnazi. 2015. “Collaborative Governance Matters to EGovernment Interoperability.” International Journal of Public Administration in the Digital
  5. Age 2(3): 24–44.
  6. Crosby, Benjamin L. 1996. “Policy Implementation: The Organizational Challenge.” World
  7. Development 24(9 SPEC. ISS.): 1403–15.
  8. Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice-Hall.
  9. Edwards III, George C. 1980. Implementating Public Policy. Washington: Washington:
  10. Congressional Quarterly Press.
  11. Firmansyah, Rian. “Jokowi Minta PSBB Di 4 Provinsi Diterapkan Secara Ketat Dan Efektif.”
  12. https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13376391/jokowi-minta-psbb-di-4-
  13. provinsi-diterapkan-secara-ketat-dan-efektif.
  14. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Imlementation in the Third World. New Jersey: New
  15. Jersey: Princeton University Press.
  16. “Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.” 2020. https://covid19.go.id/.
  17. Lating, Ali et al. 2021. “I Ndonesian G Overnance J Ournal ( Kajian Politik – Pemerintahan )
  18. Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi Governability ( Kapasitas
  19. Pemerintah ) Dalam Pengambilan Kebijakan Sektor Strategis Di Provinsi Maluku Utara.”
  20. 04(01): 27–41.
  21. Makoza, Frank. 2016. “The Level of E-Government Implementation: Case of Malawi.”
  22. International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications 11(2): 880–95.
  23. May, Peter J., and Søren C. Winter. 2009. “Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats:
  24. Influences on Policy Implementation.” Journal of Public Administration Research and
  25. Theory.
  26. Mazmanian, dan Sbastier, Paul A. 1983. Imlementation and Public Policy. New Jersey: Scott,
  27. Foresman and Company.
  28. Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. 1975. “The Policy Implementation Process: A
  29. Conceptual Framework.” Administration & Society.
  30. Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif (Terjemahan). Jakarta: Jakarta: UI
  31. Pres.
  32. Rahman, Khairul, and Dede Mariana. 2017. “The Dynamics Policy of the Deputy Head of Region
  33. in the Implementation of Local Government.” 163(Icodag): 324–29.
  34. Rahmanto, Andre N., and Chairul Huda Atma Dirgatama. 2018. “The Implementation of EGovernment through Social Media Use in Local Government of Solo Raya.” 2018
  35. International Conference on Information and Communications Technology, ICOIACT 2018
  36. 2018-Janua(83): 765–68.
  37. Sabatier, Paul, and Daniel Mazmanian. 1980. “THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY: A
  38. FRAMEWORK OF ANALYSIS.” Policy Studies Journal.
  39. Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Bandung: Asosiasi Ilmu Politik
  40. Indonesia (AIPI).
  41. Weimer, David L dan Vining, Aidan R. 1999. Policy Analyis: Concepts and Practice. third edit. New
  42. Jersey: Prentice-Hall.
  43. Wirtz, Bernd W., Jan C. Weyerer, Marc Julian Thomas, and Anke Möller. 2017. “E-Government
  44. Implementation: Theoretical Aspects and Empirical Evidence.” Public Organization Review
  45. 17(1): 101–20.
  46. Wulandari, Widuri, and Siti Munawaroh. 2020. “The Implementation of Smart City in Creating
  47. Innovations of Public Services By Regional Governments (Case Study of Bandung City and
  48. Makassar City).” Jurnal Caraka Prabu 4(1): 47–68.