Main Article Content

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral
engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta
(KBJ) pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis
kami membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara
kontrak politik buruh-kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintas
federasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik
antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program
kontrak politik apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik
kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung.
Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif
oleh kelompok buruh-Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya
ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja
yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Artikel
ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang
partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia
tidak terjadi di studi kasus ini sedangkan distribusi politik secara programatik efektif
dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan
reformasi elektoral di Indonesia.

Keywords

Buurh Politik Programatik Pilitik Elektoral Kontrak Politik Politik Lokal

Article Details

References

  1. Ardiansa, D., Panghegar, F., Samori, Heru P., & Raffiudin, R. (2018). Transaksi Politik Warga:
  2. Mendorong Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilu dan Perencanaan Pembangunan. Cakra
  3. Wikara Indonesia 2018.
  4. Ardipandanto, Aryojati.(2017)., “Tantangan Gubernur DKI Jakarta dalam Merealisasikan Janji
  5. Kampanye”. Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol IX, No.21
  6. Amin, Muryanto .(2011). Fragmentasi Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal
  7. POLITIEA Vol.3 No.1 Januari 2011 Universitas Sumatera Utara.
  8. Beeson, Mark & Hadiz, Vedi .(2017).Labor and the politics of structural adjustment in Australia
  9. and Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 28:3, 291-309,
  10. DOI:10.1080/00472339880000171
  11. Caraway, Teri L .(2017). Institutions and collective action in divided labor movements: Evidence
  12. from Indonesia.( Journal of Industrial Relations , SAGE Publications Ltd.)
  13. Djani, Luky & Tornquist , Olle .(2017). Dilemmas of Populist Transactionalism: What are the
  14. prospects now for popular politics in Indonesia?( PolGov Research Centre for Politics and
  15. Government Department of Politics & Government-FISIPOL UGM).
  16. Ford, Michele .(2014), Learning by doing: trade unions and electoral politics in Batam,
  17. Indonesia, 2004-2009. South East Asia Research, 22, 3, pp 341-357 doi:
  18. 10.5367/sear.2014.0219.
  19. Habibi, Muhtar .(2013). Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan
  20. Pasar Kerja Flaksibel. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 16, Nomor 3, Maret 2013
  21. (187-292).
  22. Iqbal, Said dan Cahyono, S Kahar, .(2018). Pemerintah Gagal Mensejahterakan Buruh? Sebuah
  23. Sudut Pandang dari Buruh yang Melawan: Catatan Kritis Perburuhan Tahun 2017.
  24. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018.
  25. Juliawan, Benny Hari .(2011). Street-level Politics: Labour Protest in Post-authoritarian
  26. Indonesia. Journal of Contemporary Asia Vol. 41, No. 3, Ausgust 2011, pp. 349-370.
  27. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Evaluiasi Pilkada .(2017). Pilkada Transisi Jurnal#10. Evaluasi
  28. Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional.
  29. Kitschelt, Herbert .(2000)., Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities, in:
  30. Comparative Political Studies.
  31. Lane, Max .(2018). The Rise and Decline of Labour Militancy in Batam. Trends in Southeast Asia.
  32. ISEAS Yusof Ishak Institute. 2018.
  33. Lane, Max. .(2018). Trade Union’s Initiative To Create Alternative Political Force in Indonesia.
  34. Perspective Research at ISEAS-Yusof Ishak Institute Analyse Current Events. ISSUE: 2018
  35. No.34
  36. Lane, Max. (2018). The Politics of Wages and Indonesia’s Trade Unions. Perspective. Research at
  37. ISEAS-Yusof Ishak Institute Analyse Current Events. ISSUE:2018 No.4 page. 3-4).
  38. Arsip Nasional Republik Indonesia.(2019). Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955
  39. ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) 2019 Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia
  40. Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
  41. Perkumpulan Sosdem Indonesia. (2011). Jurnal Sosial Demokrasi Vol. 10>4>Januari-Maret).
  42. Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi.
  43. Setiawan, Ade. (2011). Gerakan Penolakan/Penunututan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan
  44. 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik.
  45. Savirani, Amalinda, and Edward Aspinall .(2017), Adversarial Linkages: The Urban Poor and
  46. Electoral Politics in Jakarta, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs, 36,3, 3-34.
  47. Saleh, Mohammad Didit. (2017). Gerakan Buruh dan Eskperimentasi Politik: Studi Kasus
  48. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kabupaten Bekasi. Institute for
  49. Strategic Initiatives.
  50. Stokes, Susan C., Dunning, Thad., Nazareno, Marcelo., & Brusco, Valeria.(2013).). Bokers, Voters,
  51. and Clientelism The Puzzle of Distributive Politics. Cambrige University Press.
  52. Triyono, (2016). Analisis Prospek Politik Buruh Pasca Pemilu 2014. Jurnal Review Politik
  53. Volume 06, No 01 Juni 2016.
  54. Tomsa, Dirk and Ufen, .(2013). Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and electoral
  55. competition in Indonesia, Thailand and the Philippines. Routledge.
  56. Zuhdan, Muhammad. (2017). Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak
  57. Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi.