Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 186 Download : 161

Main Article Content

Abstract

Artikel ini membahas tentang politik birokrasi pengangkatan
perangkat Desa pasca Pilkades, dihubungkan dengan UU Desa dan UU Bebas
KKN. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, secara
kualitatif mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil
penelitian diantaranya: (1) Berdasarkan UU Desa, pengangkatan perangkat Desa
didasarkan dari pembentukan tim rekrutment oleh kepala Desa, pelaksanaan
rekrutment, rekomendasi Camat, serta pembuatan keputusan kepala Desa untuk
perangkat Desa terpilih. Pemberhentian perangkat Desa dilakukan karena
meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. (2) Politik birokrasi
yang dilakukan oleh calon kepala Desa sebelum memenangkan Pilkades, dan
setelah menjadi pemenang Pilkades dengan mekanisme pemberian jabatan
kepada kroni maupun keluarganya, yang menjadi tim sukses pemenangan
Pilkades. (3) Kedudukan UU Bebas KKN dalam rangka mempertegas serta
memberikan gambaran mengenai kegiatan politik birokrasi pengangkatan
perangkat Desa pasca Pilkades merupakan tindakan Nepotisme dalam
Pemerintahan Desa.

Keywords

Birokrasi Perangkat Desa Pilkades

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

References

  1. Abdul Rohman. (2020). Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa.
  2. Syiar Hukum, 62-82.
  3. Aritija Al-Kautsar. (2008). Korupsi Politik di Negara Indonesia (Cetakan Pertama). Yogyakarta:
  4. FH UII Press.
  5. Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Teori
  6. dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik), Yogyakarta: Graha Ilmu.
  7. Aisyah Girindra, dkk,. (2003). Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian
  8. Rohani (Cetakan I), Jakarta: Almawardi Prima.
  9. Al-Chaidar. (1998). Reformasi Prematur (Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total), Jakarta:
  10. Darul Falah.
  11. Bagirmanan. (2004). Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: UII Press.
  12. Bur Rusanto. (2005). Keadilan Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Ikhwan Fahrojih.
  13. (2016). Pengawasan Keuangan Negara (Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor
  14. Internal dan Eksternal Serta DPR), Jakarta Timur: Intrans Publishing.
  15. Indroharto. (2000) Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradidan Tata Usaha Negara
  16. Buku I (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara), Jakarta: Pustaka Sinar
  17. Harapan.
  18. Juhaya. S. Praja. (2011). Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: Pustaka Setia.
  19. Mariani. (2020). Kepala Desa Wajib Mengetahui Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa dan
  20. RT, Jakarta: Jakarta: Ombudsman RI, 21 (4), HYPERLINK
  21. "https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedurpemberhentian-perangkat-desa-dan-rt" https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--
  22. kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt
  23. Sulchan Yasin (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Amanah.
  24. Soerjono Soekanto dan Sri Mmudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
  25. Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.
  26. S.T. Dwi Adiyah Pratiwi. (2020), Kepala Desa Bukanlah Raja: Telaah Pengangkatan dan
  27. Pemberhentian Perangkat Desa, Jakarta: Ombudsman RI, 20 (5), HYPERLINK
  28. "https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatandan-pemberhentian-perangkat-desa" https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepaladesa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa .
  29. Unggul Sugiharto, dkk,. (2020). Elektabilitas Calon Kepala Desa Serentak di Kec. Taman Kab.
  30. Pamalang Tahun 2018, IGJ: Kajian Politik – Pemerintahan, 3 (1) 2020, 1-13,
  31. https//doi.org/10.24905/igjv3i1.1475.
  32. Wildanun. (2020), Kades Asemi Nunulai Diduga Tabrak Aturan Pemberhentian Aparat Desa,
  33. Jakarta: Inilahsultra.com, 26(3), HYPERLINK "https://inilahsultra.com/2020/03/26/kadesasemi-nunulai-diduga-tabrak-aturan-pemberhentian-aparat-desa/"
  34. https://inilahsultra.com/2020/03/26/kades-asemi-nunulai-diduga-tabrak-aturanpemberhentian-aparat-desa/
  35. W. A. W. Widjaja. (2003). Otonomi Desa, Jakarta: Raja Grafindo Persada.